Kepsek SDN 021 Sekaligus Ketua K3S Tambang Abdul Hamid Ganti Nomor Tutup Komunikasi Dengan Media dan Orangtua, Dana BOS Kini Susah Diawasi, Ada Apa pak .!!

  • Red
  • 17 November 2026, 20:46:00 WIB
  • Pendidikan
SHARE 

Berkabar Nusa (Kampar) – Sikap Kepala SDN 021 Tarai Bangun, Abdul Hamid, yang dinilai tertutup terhadap komunikasi dan konfirmasi dari orang tua siswa maupun awak media, mulai menuai sorotan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan sekolah, khususnya terkait penggunaan anggaran belanja sekolah yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat.

Sejumlah persoalan yang mencuat, mulai dari dugaan pungutan liar (pungli), dugaan mark up belanja sekolah hingga pengadaan buku Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Mulok BMR) Kampar, dinilai membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Bukan tanpa alasan, keterbukaan kepala sekolah merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Terlebih, pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari uang negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap Abdul Hamid yang enggan memberikan nomor kontak pribadinya kepada awak media juga menjadi perhatian. Dalam sebuah pertemuan yang tidak disengaja, ketika dimintai nomor kontak untuk kepentingan konfirmasi, Abdul Hamid justru mengarahkan agar komunikasi dilakukan melalui bendahara sekolah.

"Langsung ke bendahara saja. Orang dinas sudah menegur saya agar tidak memberikan nomor saya kepada orang lain," demikian pernyataan Abdul Hamid sebagaimana disampaikan saat pertemuan tersebut.
Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya, mengingat kepala sekolah merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan administrasi sekolah.

Masyarakat Khawatir Persoalan Lama Kembali Terulang

Sejumlah masyarakat yang dikonfirmasi BerkabarNusa.com, Selasa siang, mengungkapkan kekhawatiran agar persoalan yang pernah terjadi di sekolah tersebut tidak kembali terulang.

Mereka berharap pergantian kepala sekolah benar-benar membawa perubahan positif, bukan justru menghadirkan persoalan baru.
"Jangan sampai kepala sekolah yang lama sudah kami demo, kemudian kepala sekolah yang baru juga menimbulkan persoalan. Kami tidak ingin ibarat tukar beruk dengan cigak. Harapan kami, yang baru harus lebih baik, bukan malah tambah parah," ungkap salah seorang warga.

Pengadaan Buku Mulok BMR Jadi Sorotan
Berdasarkan informasi dan keterangan yang dihimpun BerkabarNusa.com, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengadaan buku Mulok BMR.
Dalam informasi yang berkembang di masyarakat, muncul dugaan adanya ketidakwajaran harga atau mark up dalam pengadaan buku tersebut, yang disinyalir berkaitan dengan dugaan pembagian keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

Nama seorang distributor berinisial AA alias Rori turut disebut-sebut dalam informasi tersebut. Bahkan, berkembang pula dugaan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar yang disebut berinisial YN.

Namun demikian, seluruh informasi mengenai dugaan mark up, pembagian keuntungan, maupun keterlibatan pihak-pihak tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.

Apabila benar terdapat penyimpangan dalam pengadaan buku Mulok BMR, persoalan tersebut tentu tidak boleh dianggap sepele. Sebab, setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan untuk kepentingan peserta didik, bukan menjadi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Disdik Kampar dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan.

BerkabarNusa.com akan terus menelusuri persoalan ini dengan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, termasuk menelusuri mekanisme pengadaan buku Mulok BMR, harga pembelian, distributor, dokumen transaksi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah.

Persoalan ini juga akan menjadi bahan konfirmasi kepada Inspektorat Kabupaten Kampar dan Kejaksaan agar dapat dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.
Abdul Hamid selaku kepala sekolah, pihak distributor yang disebut-sebut, serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar yang namanya dikaitkan dalam informasi tersebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Publik tentu tidak membutuhkan sikap saling menutupi. Yang dibutuhkan adalah transparansi, keterbukaan, dan keberanian mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pendidikan.

Sebab, sekolah bukan tempat mencari keuntungan. Dana pendidikan adalah uang negara yang peruntukannya untuk masa depan anak-anak bangsa.BerkabarNusa.com akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.***

Editor : Red

SHARE

Berita Terkait