Advokat Muda Anak Nagari Manggopoh Tony Chaniago SH Soroti Penggusuran Ladang Jagung Petani: Jangan Sewenang-wenang terhadap Masyarakat!

Berkabar Nusa (Agam) - Advokat muda asal Anak Nagari Manggopoh, Tony Chaniago SH, menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam yang melakukan penggusuran terhadap ladang pertanian jagung milik masyarakat di Jorong Padang Madani.

Tony menilai tindakan tersebut patut dipertanyakan, terlebih tanaman jagung yang digarap masyarakat dikabarkan dalam kondisi subur dan siap panen. Sementara itu, menurutnya, penyelesaian persoalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang tergabung dalam koperasi belum terealisasi.

"Menurut saya, ini merupakan bentuk penjajahan terhadap masyarakat sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat yang sudah bersusah payah membuka, membersihkan, dan merawat lahan hingga menghasilkan tanaman jagung yang siap panen, justru harus menghadapi penggusuran sebelum persoalan diselesaikan melalui musyawarah," ujar Tony.

Ia menegaskan, masyarakat yang menggarap lahan tersebut merupakan warga Nagari Manggopoh yang berupaya memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Aktivitas pertanian itu, kata dia, bukan hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga turut mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal.

"Yang bertani di ladang itu adalah masyarakat Nagari Manggopoh, bukan orang Rohingya atau Bangladesh yang mencari suaka. Mereka adalah masyarakat kita sendiri yang berusaha memanfaatkan lahan tidur agar produktif dan bisa membantu perekonomian keluarga," tegasnya.

Tony juga mengaitkan persoalan tersebut dengan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui visi Asta Cita.

Menurutnya, pemerintah semestinya hadir memberikan dukungan terhadap masyarakat yang berusaha mengembangkan sektor pertanian, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi petani.

"Ini masyarakat sudah bertani, malah digusur. Seharusnya pemerintah membantu dan mendorong kegiatan pertanian tersebut. Jangan sampai tindakan seperti ini justru bertolak belakang dengan semangat program swasembada pangan Presiden RI," kata Tony.

Minta Pemerintah Tidak Bertindak Sewenang-wenang

Sebagai putra rantau Nagari Manggopoh, Tony mengaku prihatin melihat persoalan yang menimpa masyarakat di kampung halamannya.

Ia menyadari bahwa lahan tersebut diklaim sebagai tanah negara. Namun, menurutnya, status lahan tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan hak, kepentingan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selama ini menggarapnya.

"Kalaupun lahan itu diklaim sebagai tanah negara, tentu ada mekanisme dan aturan yang harus dihormati. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai demi menjalankan suatu proyek dengan dalih kepentingan masyarakat, justru ada masyarakat lainnya yang harus dikorbankan," ungkapnya.

Tony menilai perlu ada evaluasi terhadap proses penggusuran tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi, prosedur hukum, dan penyelesaian dengan masyarakat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami petani akibat hilangnya lahan garapan serta tanaman yang telah mereka rawat.

Harapkan Wakil Gubernur Vasko Turun Tangan

Lebih lanjut, Tony berharap Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Ia meminta agar Wakil Gubernur memfasilitasi komunikasi dengan Bupati Agam guna mencari jalan keluar melalui dialog dan musyawarah bersama masyarakat serta pihak koperasi.

"Kami berharap Uda Vasko yang selama ini dekat di hati masyarakat dapat memanggil Bupati Agam dan membantu mencarikan solusi terbaik. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Kedepankan musyawarah agar masyarakat mendapatkan keadilan dan persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal," harap Tony.

Menurutnya, pembangunan daerah seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat lainnya.

Tony berharap Pemkab Agam membuka ruang dialog, memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar penguasaan dan penggunaan lahan, serta mempertimbangkan nasib para petani yang terdampak.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan pandangan Tony Chaniago SH. Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, Pemkab Agam dan pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi mengenai dasar hukum penguasaan lahan, prosedur penggusuran, serta proses penyelesaian dengan masyarakat dan koperasi.** desra

Editor : Red

---